TANTANGAN GEBRAKAN PERTAMA DALAM 100 HARI MEMIMPIN JATIM

Dana BOS untuk SD, dan SMP sekarang ini, dapat dinikmati oleh masyaraka, berkat gebrakan pertama dari program seratus hari Gubenur Iman Utomo, ter[ilih pada saat itu. Gebrakan diteruskan oleh Pemerintahan Gubernur Pak De dan Gus Ipul dalam seratus hari adalah sebagai berikut:

Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan menjadi lembaga pemerintahan daerah pertama di Indonesia yang mulai menerapkan pendidikan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi kurikulum pendidikan. Kurikulum tersebut akan menjadi mata pelajaran dari siswa tingkat SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA. Sebelum diterapkan menjadi bidang studi, program tersebut dilaunching Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo bersama Jaksa Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Dr Marwan Effendy SH dengan bupati/walikota di kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (11/3).
Gubernur Jatim mengatakan, dalam penerapan pendidikan Anti KKN menjadi kurikulum, pemprop meminta dukungan pada pemerintan kabupaten/kota. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan bidang studi tersebut pada semua lembaga pendidikan di wilayahnya.
Tujuan yang hendak dicapai dalam pedidikan Anti KKN di sekolah adalah untuk menanamkan nilai-nilai dan sikap hidup Anti KKN kepada warga sekolah, menumbuhkan kebiasaan perilaku Anti KKN dan mengembangkan kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku Anti KKN.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Dr Rasiyo MSi mengatakan, setelah dilaunching, kurikulum ini langsung diterapkan pada semua lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan tingkat SD sampai SLTA. Setelah diterapkan dalam beberapa waktu, penerapan kurikulum ini nantinya akan dievaluasi baik pada kajian keilmuannya metode pengajarannya, maupun manfaat yang didapat siswa sebagai anak didik.
Evaluasi juga dilakukan untuk mengindentifikasi dan mengkompilasi jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan Anti KKN di setiap jenjang, menilai peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan Anti KKN dari waktu ke waktu, mengidentifikasi pola integritas pendidikan Anti KKN yang dilaksanakan di setiap sekolah dan menilai efektivitas dukungan dari intansi terkait, dunia usaha, Ormas, dan pihak-pihak lain terhadap pelaksanaan pendidikan Anti KKN di sekolah. (jal) (www.jatimprov.go.id)
Sosialisasi gencar dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi kepada sekolah sebagai pelaksana kurikulum tersebut dalam setiap kesempatan, misal pada waktu temu, koordinasi dan sinkronisasi sekolah di Jawa Timur baik sekolah negeri maupun swasta, di Kota dingin Bati Malang. Bahkan setiap kabupaten di Jawa Timur akan ada satu SD, SMP dan SMA yang akan dijadikan proyek percontohan. Dan untuk sementara mata pelajaran : (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewraganegaraan, dan (3) Bahasa Indonesia.
100 hari, dengan kurikulum baru, yang menjadi tren sekarang ini yaitu anti KKN, dimasukan dalam mata pelajaran, mudah-mudahan mendapat sambutan dari Pemda..
Tantangan yang menghadang antara lain: (1) Guru. Perlu mendapat penyegaran, mengenai pengetrapan dalam pembelajaran, tidak cukup hanya getok tular. Jika guru menggunakan strategi pembelajaran dengan CTL maka laboratoriumnya yang paling dekat adalah persekolahan. Sampai sejauh mana ? (2) Sekolah. Ini akan menjadi momok sebagian besar sekolah mengingat Manajemen Berbasis Sekolah masih belum tranparan karena masih belum ada keterbukaan dari pihak pemerintah daerah, dan dinas pendidikan itu sendiri masih ada pungutan/ kontribusi segala macam grant, yang keberadaannya sulit dilacak, itu ada tapi tidak nampa (3) Pemerintah Kabupaten. Dana sharing untuk BOS saja belum dianggarkan karena Pemkab tidak mempunyai Perda Pendidikan, dewan pendidikan tidur nyenyak, DPRD masih kampanye, LSMnya sudah tutup mulut. Itu sebagian tantangan.
Peluang dalam pengetrapkan kurikulum anti KKN. Untuk mecapai Indonesia Baru butuh perjuangan dan iklas dan tulus, dari penggede-penggede Negara ini dari tingkat yang paling bawah sendiri guru, KS, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Propinsi maka untuk mewujudkan cita-cita para pembentuk Negara ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat akan tercapai, aku percaya itu.